— Ketahanan siber untuk sektor keuangan Indonesia
BFSI
Sektor perbankan, jasa keuangan, dan asuransi Indonesia menghadapi lanskap ancaman yang semakin agresif. Institusi keuangan menjadi sasaran advanced persistent threat, sindikat ransomware, dan kampanye rekayasa sosial yang canggih. Alpha Code menyediakan keamanan siber lengkap bagi organisasi BFSI yang harus mematuhi regulasi perbankan digital OJK, mandat keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia, dan UU PDP tentang perlindungan data pribadi. Kami membantu Anda tetap patuh sekaligus membangun ketahanan operasional terhadap ancaman yang dapat mengganggu infrastruktur keuangan kritis.
Jadwalkan Konsultasi
2.500+
Insiden siber yang menargetkan bank Indonesia per tahun
IDR 246M
Estimasi kerugian akibat penipuan siber keuangan di 2024
78%
Bank Indonesia yang melaporkan percobaan ransomware
<30 hari
Tenggat pelaporan insiden OJK berdasarkan POJK 11/2022
Memahami risiko
Ancaman keamanan siber utama yang dihadapi organisasi di sektor ini.
01
Trojan Perbankan & Pencurian Kredensial
Trojan perbankan canggih seperti varian TrickBot dan malware mobile banking secara khusus menargetkan aplikasi keuangan dan platform internet banking Indonesia, mengumpulkan kredensial nasabah, kode OTP, dan token sesi untuk melakukan transaksi ilegal.
02
Ransomware yang Menargetkan Sistem Core Banking
Kelompok ransomware semakin sering menargetkan sistem core banking, infrastruktur SWIFT, dan jaringan ATM institusi keuangan Indonesia. Satu serangan yang berhasil dapat membekukan transaksi bernilai miliaran dan memicu sanksi regulasi berdasarkan mandat respons insiden OJK.
03
Eksploitasi API & Open Banking
Seiring bank-bank Indonesia mengadopsi open banking melalui BI-SNAP (Standard Nasional Open API Pembayaran), API yang tidak diamankan dengan baik menjadi vektor serangan untuk eksfiltrasi data, pengambilalihan akun, dan inisiasi pembayaran tanpa izin di seluruh ekosistem fintech yang saling terhubung.
04
Ancaman Orang Dalam & Penyalahgunaan Akses Istimewa
Institusi keuangan menghadapi risiko ancaman orang dalam yang signifikan dari karyawan dengan akses tinggi ke data nasabah, sistem transaksi, dan platform pelaporan. Penyalahgunaan akses istimewa menyumbang porsi besar pelanggaran data di perbankan Indonesia.
Tetap patuh, tetap terlindungi
Kerangka regulasi dan standar utama yang perlu dipenuhi organisasi Anda.
POJK 11/2022
Peraturan OJK tentang Teknologi Informasi bagi Bank Umum
Mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko TI, tata kelola keamanan siber, pelaporan insiden dalam 30 hari, dan uji penetrasi berkala. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan pengawasan termasuk pembatasan layanan perbankan digital.
PBI 23/6/2021
Peraturan Bank Indonesia tentang Keamanan Sistem Pembayaran
Mewajibkan penyedia jasa pembayaran menerapkan otentikasi nasabah yang kuat, pemantauan transaksi, dan sistem deteksi penipuan. Mencakup QRIS, BI-FAST, dan seluruh sistem transfer dana elektronik yang dioperasikan oleh bank dan PSP non-bank.
UU 27/2022 (UU PDP)
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
UU perlindungan data pribadi Indonesia mewajibkan institusi keuangan menunjuk petugas perlindungan data, menerapkan privacy-by-design, memperoleh persetujuan eksplisit untuk pemrosesan data, dan melaporkan pelanggaran dalam 72 jam. Sanksi mencapai 2% dari pendapatan tahunan.
Cara kami melindungi organisasi Anda
Solusi keamanan siber yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri Anda.
Strategi Keamanan BFSI & Peta Jalan Kepatuhan OJK
Mengembangkan strategi keamanan siber multi-tahun yang selaras dengan POJK 11/2022, persyaratan keamanan pembayaran BI, dan mandat UU PDP. Mencakup definisi selera risiko TI, kerangka tata kelola tingkat direksi, dan analisis kesenjangan regulasi.
Jelajahi layananModernisasi Keamanan Core Banking
Mentransformasi arsitektur keamanan perbankan lama dengan kerangka zero-trust, micro-segmentation untuk jaringan SWIFT, dan API gateway yang aman untuk adopsi open banking sesuai standar BI-SNAP.
Jelajahi layananDeteksi Ancaman Keuangan & Operasi SOC
Menerapkan operasi pusat keamanan 24/7 dengan use case yang dirancang untuk ancaman keuangan termasuk deteksi penipuan transaksi, anomali jaringan ATM, dan korelasi real-time dari event keamanan aplikasi perbankan.
Jelajahi layananRespons Insiden & Pemulihan Keuangan
Penanganan insiden cepat untuk lingkungan perbankan dengan playbook khusus untuk ransomware, kompromi SWIFT, penipuan pembayaran, dan skenario pelanggaran data. Termasuk dukungan notifikasi insiden OJK dan preservasi bukti forensik.
Jelajahi layananLayanan Keamanan Terkelola untuk Operasi Perbankan
SIEM terkelola penuh, perlindungan endpoint, manajemen kerentanan, dan pelaporan kepatuhan yang disesuaikan untuk bank dan perusahaan multifinance Indonesia. Pemantauan berkelanjutan memenuhi persyaratan POJK 11/2022 untuk pengawasan keamanan yang berkesinambungan.
Jelajahi layananStudi Kasus
Bank Top-10 Indonesia Mencapai Kepatuhan OJK & Mempersingkat Waktu Respons Insiden
Sebuah bank komersial terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 15 juta nasabah perbankan digital bekerja sama dengan Alpha Code untuk memodernisasi pusat operasi keamanannya, mencapai kepatuhan penuh POJK 11/2022, dan membangun ketahanan ransomware di seluruh core banking dan kanal digitalnya.
<15m
Waktu rata-rata deteksi ancaman
100%
Kepatuhan POJK 11/2022 tercapai
67%
Pengurangan insiden keamanan
4 jam
Waktu respons insiden (dari 48 jam)
Dibangun khusus untuk sektor Anda
Kami memahami realitas regulasi, budaya, dan operasional industri Anda.
01
Keahlian Mendalam Regulasi OJK & BI
Tim kami mencakup mantan penasihat regulator keuangan dengan pengalaman langsung mengimplementasikan POJK 11/2022 di bank-bank tier-1 Indonesia dan perusahaan multifinance, memberikan panduan kepatuhan praktis melampaui pendekatan checklist.
02
Spesialis Keamanan Core Banking & SWIFT
Pengalaman terbukti mengamankan platform core banking (Temenos, Silverlake, Sunline), infrastruktur messaging SWIFT, dan jaringan ATM/POS yang tersebar di seluruh sektor perbankan Indonesia.
03
SOC Keuangan 24/7 dengan Analis Lokal
Analis keamanan berbasis di Indonesia dengan keahlian domain perbankan menyediakan pemantauan sepanjang waktu, mengurangi false positive dan mempercepat triase ancaman di sektor keuangan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana Alpha Code membantu bank mematuhi POJK 11/2022?
Kami melakukan asesmen kesenjangan mendetail terhadap seluruh persyaratan POJK 11/2022 termasuk tata kelola TI, manajemen risiko, operasi keamanan siber, dan pelaporan insiden. Deliverable kami mencakup peta jalan remediasi yang diprioritaskan, template kebijakan yang selaras dengan ekspektasi OJK, dan pemantauan kepatuhan berkelanjutan agar Anda tetap on track.
Apa yang membedakan keamanan siber sektor keuangan dari industri lain?
Institusi keuangan menghadapi persyaratan yang sangat kompleks: pemantauan transaksi real-time dengan jutaan operasi harian, ekosistem pembayaran yang saling terhubung melalui BI-FAST dan QRIS, tenggat regulasi yang ketat untuk pelaporan insiden, dan kebutuhan menyeimbangkan keamanan kuat dengan pengalaman perbankan digital yang mulus bagi nasabah.
Bisakah Alpha Code mendukung keamanan API open banking kami sesuai BI-SNAP?
Ya. Kami menyediakan asesmen keamanan API, desain arsitektur aman untuk API yang sesuai BI-SNAP, perlindungan runtime API, dan pemantauan berkelanjutan untuk ekosistem open banking. Termasuk peninjauan implementasi OAuth 2.0, pengerasan API gateway, dan pemindaian kerentanan otomatis pada endpoint API.
Seberapa cepat SOC Anda dapat merespons insiden keamanan perbankan?
SOC keuangan kami mempertahankan target waktu deteksi rata-rata di bawah 15 menit dan waktu respons rata-rata di bawah 1 jam untuk ancaman perbankan kritis. Kami mengoperasikan playbook siap pakai untuk skenario serangan keuangan umum termasuk ransomware, penipuan pembayaran, dan kampanye pengambilalihan akun.
Apakah Anda mendukung kepatuhan UU PDP untuk perlindungan data nasabah?
Tentu saja. Kami membantu institusi keuangan menerapkan klasifikasi data, manajemen persetujuan, penilaian dampak privasi, dan prosedur notifikasi pelanggaran yang diwajibkan UU 27/2022. Pendekatan kami mengintegrasikan persyaratan UU PDP dengan kewajiban penanganan data OJK yang sudah ada untuk menghindari duplikasi upaya kepatuhan.
Siap mengamankan organisasi Anda?
Mari diskusikan bagaimana Alpha Code dapat membantu Anda memenuhi persyaratan kepatuhan dan bertahan dari ancaman yang terus berkembang.
Jadwalkan KonsultasiJelajahi sektor lain yang kami lindungi
Pemerintah & Sektor Publik
Mengamankan transformasi pemerintahan digital Indonesia
Kesehatan & Farmasi
Melindungi data pasien dan sistem medis di seluruh Indonesia
Telekomunikasi
Mempertahankan tulang punggung digital dan data pelanggan Indonesia
Ritel & E-Commerce
Melindungi ekosistem perdagangan digital Indonesia yang berkembang pesat