— Mengamankan transformasi pemerintahan digital Indonesia
Pemerintah & Sektor Publik
Instansi pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sedang menjalani transformasi digital yang pesat melalui kerangka SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pergeseran digital ini secara dramatis memperluas permukaan serangan. Data kependudukan, kontrol infrastruktur kritis, dan sistem keamanan nasional memerlukan perlindungan yang kuat. Alpha Code membantu organisasi pemerintah menerapkan arsitektur keamanan yang selaras dengan standar BSSN, persyaratan SPBE, dan UU PDP, mempertahankan diri dari ancaman negara-bangsa dan kampanye hacktivist yang menargetkan sistem sektor publik.
Jadwalkan Konsultasi
1,2M+
Serangan siber pemerintah yang dicatat BSSN pada 2023
47%
Situs pemerintah Indonesia dengan kerentanan kritis
100+
Pelanggaran data pemerintah dilaporkan sejak 2020
30%
Target peningkatan maturitas SPBE pada 2025
Memahami risiko
Ancaman keamanan siber utama yang dihadapi organisasi di sektor ini.
01
Spionase Negara-Bangsa & Kampanye APT
Sistem pemerintah Indonesia menjadi target kelompok advanced persistent threat yang melakukan operasi spionase siber. Kampanye ini bertujuan mengeksfiltrasi komunikasi rahasia, intelijen pertahanan, korespondensi diplomatik, dan dokumen kebijakan strategis.
02
Defacement Hacktivist & Serangan DDoS
Situs web pemerintah dan portal layanan publik menjadi sasaran rutin kelompok hacktivist yang melancarkan defacement situs dan serangan distributed denial-of-service, sering kali bertepatan dengan momen politik sensitif, pemilu, dan pengumuman kebijakan.
03
Pelanggaran Data Kependudukan
Basis data kependudukan masif termasuk Dukcapil (catatan sipil), data pajak, data kesehatan BPJS Kesehatan, dan data penerima bantuan sosial merupakan target bernilai tinggi. Pelanggaran dapat mengekspos informasi pribadi ratusan juta warga negara Indonesia.
04
Kompromi Rantai Pasok melalui Vendor Pemerintah
Vendor TI pihak ketiga dan integrator sistem yang melayani instansi pemerintah menimbulkan risiko rantai pasok. Kredensial vendor yang dikompromikan atau pembaruan perangkat lunak yang ditanami backdoor dapat memberikan akses persisten ke beberapa jaringan pemerintah secara bersamaan.
Tetap patuh, tetap terlindungi
Kerangka regulasi dan standar utama yang perlu dipenuhi organisasi Anda.
Perpres 82/2022 (SPBE)
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Presiden yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menerapkan sistem pemerintahan elektronik yang aman dengan arsitektur keamanan standar, persyaratan pusat data, dan standar interoperabilitas. Termasuk audit keamanan wajib dan implementasi SMKI.
Standar BSSN
Kerangka Keamanan Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Siber dan Sandi Negara mewajibkan standar keamanan untuk infrastruktur TI pemerintah termasuk sertifikasi SNI ISO 27001, persyaratan pusat operasi keamanan, program pengungkapan kerentanan, dan pelaporan insiden ke CSIRT Nasional.
UU 27/2022 (UU PDP)
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
Instansi pemerintah yang menangani data kependudukan harus mematuhi UU perlindungan data pribadi Indonesia, termasuk dasar pemrosesan yang sah untuk kepentingan publik, prinsip minimalisasi data, pengelolaan hak warga negara, dan notifikasi pelanggaran wajib dalam 72 jam.
Cara kami melindungi organisasi Anda
Solusi keamanan siber yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri Anda.
Strategi Keamanan Siber Pemerintah & Keselarasan SPBE
Membangun strategi keamanan siber untuk instansi pemerintah yang selaras dengan persyaratan keamanan SPBE, kerangka BSSN, dan kebijakan keamanan siber nasional. Mencakup penilaian risiko, peta jalan keamanan, dan pengembangan kerangka tata kelola.
Jelajahi layananTransformasi Pemerintahan Digital yang Aman
Merancang platform e-government yang aman dengan prinsip zero-trust, keamanan pusat data untuk cloud pemerintah (PDN), dan kerangka integrasi aman untuk pertukaran data antar-instansi sesuai standar interoperabilitas SPBE.
Jelajahi layananPusat Operasi Keamanan Pemerintah
Membangun atau meningkatkan kapabilitas SOC pemerintah dengan umpan intelijen ancaman yang relevan terhadap aktor negara-bangsa yang menargetkan sistem pemerintah Indonesia, perburuan ancaman tingkat lanjut, dan respons otomatis untuk infrastruktur pemerintah kritis.
Jelajahi layananRespons Insiden Pemerintah & Koordinasi CSIRT Nasional
Respons insiden cepat untuk instansi pemerintah termasuk koordinasi dengan CSIRT Nasional BSSN, investigasi forensik intrusi negara-bangsa, dan operasi pemulihan untuk sistem pemerintah dan platform data kependudukan yang dikompromikan.
Jelajahi layananLayanan Keamanan Terkelola untuk Operasi Pemerintah
Layanan keamanan terkelola berkelanjutan untuk instansi pemerintah termasuk manajemen kerentanan, perlindungan endpoint, keamanan email, dan pemantauan kepatuhan terhadap standar BSSN dan persyaratan keamanan SPBE.
Jelajahi layananStudi Kasus
Kementerian Nasional Membangun SOC Tangguh dan Mencapai Kepatuhan BSSN
Sebuah kementerian besar Indonesia yang menangani data kependudukan sensitif di 34 provinsi bekerja sama dengan Alpha Code untuk membangun pusat operasi keamanan khusus, menerapkan kontrol keamanan sesuai BSSN, dan meremediasi kerentanan kritis di seluruh platform e-government-nya.
100%
Kepatuhan standar keamanan BSSN
85%
Pengurangan kerentanan kritis
<30m
Waktu deteksi dan eskalasi ancaman
24/7
Cakupan pemantauan SOC tercapai
Dibangun khusus untuk sektor Anda
Kami memahami realitas regulasi, budaya, dan operasional industri Anda.
01
Tim Siap Izin Keamanan Nasional
Konsultan kami memiliki pengalaman bekerja dalam lingkungan pemerintahan rahasia dan memahami kendala operasional unik, proses pengadaan, dan persyaratan izin keamanan dari instansi pemerintah Indonesia.
02
Spesialis Kerangka SPBE & BSSN
Keahlian mendalam dalam persyaratan arsitektur keamanan SPBE dan implementasi standar BSSN, dengan rekam jejak yang terbukti di seluruh kementerian nasional, pemerintah provinsi, dan badan usaha milik negara.
03
Intelijen Ancaman Negara-Bangsa
Akses ke intelijen ancaman yang secara spesifik mencakup kelompok APT dan kampanye hacktivist yang menargetkan sistem pemerintah di Asia Tenggara, memungkinkan pertahanan proaktif terhadap adversary paling canggih.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana Alpha Code mengatasi tantangan unik keamanan siber pemerintah?
Keamanan siber pemerintah memerlukan navigasi regulasi pengadaan yang kompleks, koordinasi antar-instansi, kendala sistem lama, dan kebutuhan melindungi sistem rahasia maupun sistem yang melayani publik. Kami menyediakan program keamanan terstruktur yang berfungsi dalam kerangka operasional pemerintah sekaligus memenuhi mandat BSSN dan SPBE.
Bisakah Anda membantu kepatuhan arsitektur keamanan SPBE?
Ya. Kami menilai infrastruktur TI pemerintah yang ada terhadap persyaratan arsitektur keamanan SPBE termasuk standar pusat data, keamanan aplikasi, keamanan jaringan, dan kerangka kontrol akses. Kami menyampaikan laporan analisis kesenjangan dan peta jalan implementasi yang diprioritaskan selaras dengan target maturitas SPBE.
Bagaimana Anda menangani data rahasia atau sensitif pemerintah selama penugasan?
Kami menerapkan prosedur penanganan data yang ketat termasuk lingkungan asesmen air-gapped, saluran pelaporan yang aman, dan verifikasi latar belakang personel. Seluruh deliverable penugasan mengikuti panduan klasifikasi pemerintah dan standar penanganan informasi BSSN.
Dukungan apa yang Anda berikan untuk respons insiden pemerintah?
Layanan respons insiden pemerintah kami mencakup koordinasi dengan CSIRT Nasional BSSN (Gov-CSIRT), pengumpulan bukti forensik yang memenuhi persyaratan rantai bukti hukum, dan prosedur pemulihan yang meminimalkan gangguan layanan publik. Kami juga mendukung pelaporan regulasi pasca-insiden.
Bisakah Anda mengamankan platform pertukaran data antar-instansi?
Kami mendesain dan menerapkan kerangka pertukaran data yang aman untuk platform antar-instansi termasuk keamanan API, enkripsi saat transit dan saat diam, kebijakan kontrol akses, pencatatan audit, dan kepatuhan terhadap persyaratan interoperabilitas SPBE dan pertukaran data UU PDP.
Siap mengamankan organisasi Anda?
Mari diskusikan bagaimana Alpha Code dapat membantu Anda memenuhi persyaratan kepatuhan dan bertahan dari ancaman yang terus berkembang.
Jadwalkan Konsultasi