Langsung ke konten utama
← BlogCompliance

Pelaporan insiden siber ke OJK: tenggat, format, dan laporan pengujian

Bank umum melapor insiden TI ke OJK dalam 24 jam dan 5 hari kerja, BPR dalam 24 jam dan 7 hari kerja, penyelenggara berizin BI dalam 1 jam, dan kebocoran data pribadi dalam 3x24 jam. Rincian per pasal, format laporannya, dan laporan pengujian keamanan siber.

M
Mirna Indriasari · Security Program Manager
21 Agustus 2026·Diperbarui 10 Oktober 2026·12 menit

Kalau terjadi insiden siber di lembaga keuangan, tenggat pelaporannya bergantung pada siapa Anda dan apa yang terjadi. Bank umum menyampaikan notifikasi awal ke OJK paling lama 24 jam dan laporan insiden paling lama 5 hari kerja setelah insiden diketahui. BPR dan BPRS juga 24 jam, dengan laporan paling lama 7 hari kerja. Penyelenggara yang diatur Bank Indonesia melapor ke BI dalam 1 jam, dan bila bank juga penyelenggara sistem pembayaran, tenggat 1 jam itu ikut berlaku untuk laporan ke OJK. Bila insidennya mengenai data pribadi, baik bocor, rusak, hilang, maupun tidak bisa diakses, UU PDP menambah kewajiban terpisah: pemberitahuan tertulis 3x24 jam kepada subjek data dan lembaga pengawas.

Tulisan ini membahas semua tenggat itu per pasal, cara menentukan apakah sebuah insiden juga merupakan kegagalan pelindungan data pribadi, di mana format laporannya diatur, lalu jalur pelaporan yang berbeda untuk hasil pengujian keamanan siber.

Siapa melapor ke mana, dan kapan

SiapaDasarNotifikasi awalLaporan lengkapKepada
Bank umumPOJK 11/2022 Pasal 6024 jam sejak insiden diketahui5 hari kerja sejak insiden diketahuiOJK
BPR dan BPRSPOJK 34/2025 Pasal 46, berlaku 18 Des 202624 jam sejak insiden diketahui7 hari kerja sejak insiden diketahuiOJK
Penyelenggara yang diatur BI, termasuk PJP dan PIPPBI 2/2024 Pasal 401 jam sejak insiden diketahui3 hari kalender sejak insiden terjadiBank Indonesia
Pengendali data pribadi, di sektor apa punUU PDP Pasal 46; mulai 16 Jan 2027 juga PP 33/2026 Pasal 114Pemberitahuan tertulis 3x24 jamSatu pemberitahuan dengan muatan minimumSubjek data dan lembaga

Perhatikan titik mulainya. Tenggat OJK dan notifikasi BI dihitung sejak insiden diketahui, sedangkan laporan 3 hari kalender BI dihitung sejak insiden terjadi, jadi jam laporan itu bisa sudah berjalan sebelum insiden ditemukan. UU PDP sendiri tidak menyebut kapan hitungan 3x24 jam dimulai. Itu akan berubah: menurut ringkasan Hukumonline atas PP 33/2026, Pasal 114 ayat (2) menghitungnya sejak kegagalan pelindungan data pribadi diketahui secara pasti, patut, dan wajar, dan PP itu berlaku mulai 16 Januari 2027. Rumusan itu tetap menyisakan ruang tafsir tentang kapan pengendali dianggap patut sudah mengetahui, jadi catat waktu penemuan pertama dan setiap tahap konfirmasinya sejak awal. Teks resmi PP 33/2026 belum tersedia di basis data peraturan pemerintah saat kami cek pada 21 Oktober 2026.

Bank umum: 24 jam dan 5 hari kerja

Pasal 60 ayat (1) mengatur jalur yang berbeda dari pelaporan pengujian. Bila terjadi insiden TI yang berpotensi atau telah mengakibatkan kerugian yang signifikan atau mengganggu kelancaran operasional bank, bank wajib menyampaikan notifikasi awal paling lama 24 jam setelah insiden TI diketahui, dan laporan insiden TI paling lama 5 hari kerja setelah insiden TI diketahui.

Dua hal perlu diperhatikan pada kalimat itu. Hitungannya dimulai dari saat insiden diketahui, bukan dari saat insiden terjadi, sehingga catatan waktu penemuan menjadi dokumen yang penting. Pemicunya juga bukan setiap insiden, melainkan insiden yang berpotensi atau telah mengakibatkan kerugian signifikan atau mengganggu kelancaran operasional, dan penilaian itu ada pada bank. Untuk notifikasi awal, Pasal 60 ayat (2) menyatakan penyampaiannya melalui sarana elektronik secara tertulis kepada OJK berdasarkan informasi awal yang tersedia. Jadi notifikasi 24 jam tidak menuntut kepastian penyebab, hanya informasi awal yang ada.

BPR dan BPRS: 24 jam dan 7 hari kerja

POJK 34/2025 Pasal 46 ayat (1) memakai pemicu yang sama dengan bank umum: insiden TI yang berpotensi atau telah mengakibatkan kerugian signifikan atau mengganggu kelancaran operasional BPR dan BPR Syariah. Notifikasi awal paling lama 24 jam setelah insiden diketahui, laporan insiden TI paling lama 7 hari kerja setelah insiden diketahui. Ayat (2) sama dengan aturan bank umum: notifikasi awal disampaikan tertulis lewat sarana elektronik berdasarkan informasi awal yang tersedia.

Laporannya disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan OJK sebagai laporan insidental (Pasal 47), dan Pasal 48 menyerahkan tata cara serta format laporannya kepada OJK. Ketentuan ini mulai berlaku 18 Desember 2026, jadi BPR yang belum punya prosedur eskalasi tertulis masih punya waktu sekitar dua bulan. Persiapan lengkapnya kami bahas di respons insiden dan pelaporan OJK untuk BPR.

Ketika regulator lain punya tenggat lebih cepat

Bagian yang paling sering tidak diketahui ada di Pasal 60 ayat (4) dan (5) POJK 11/2022, dan POJK 34/2025 Pasal 46 ayat (3) dan (4) memuat aturan yang sama untuk BPR. Bila terdapat pengaturan otoritas lain mengenai penyampaian notifikasi awal atau laporan insiden TI dalam jangka waktu yang lebih cepat, bank wajib menyampaikannya kepada OJK pada saat yang bersamaan dengan ketentuan otoritas tersebut. Bank yang sudah melakukannya dianggap telah memenuhi tenggat OJK.

Konsekuensinya nyata bagi bank yang juga penyelenggara sistem pembayaran. PBI 2/2024 Pasal 40 mewajibkan notifikasi awal insiden siber dalam 1 jam, jadi tenggat efektif ke OJK juga menjadi 1 jam, bukan 24 jam. Tenggat tercepat menarik yang lain, dan itu mengubah cara prosedur eskalasi harus disusun.

Apakah insiden ini juga kegagalan pelindungan data pribadi?

Ini pertanyaan yang menentukan apakah ada kewajiban kedua, dan jawabannya tidak otomatis ikut dari laporan OJK. Pemicu OJK adalah kerugian signifikan atau gangguan operasional. Pemicu UU PDP adalah kegagalan pelindungan data pribadi, dan istilah itu lebih luas dari kebocoran. Penjelasan Pasal 46 ayat (1) mendefinisikannya sebagai kegagalan melindungi data pribadi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, termasuk pelanggaran keamanan yang disengaja maupun tidak, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses tidak sah. Artinya ransomware yang mengenkripsi basis data nasabah tetap bisa memicu kewajiban UU PDP walaupun tidak ada data yang dicuri, karena ketersediaan datanya gagal dilindungi. Hal yang sama berlaku untuk data yang terhapus, rusak, atau diubah tanpa izin. Insiden yang hanya menghentikan layanan tanpa menyentuh sistem yang memproses data pribadi bisa memicu kewajiban OJK saja, dan akses tidak sah ke satu basis data pelanggan bisa memicu kewajiban UU PDP tanpa mengganggu operasional. Kalau ragu apakah data pribadi ikut terdampak, anggap ikut sampai terbukti sebaliknya.

Bila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, UU PDP Pasal 46 ayat (1) mewajibkan pemberitahuan tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data dan kepada lembaga, dan ayat (2) menetapkan muatan minimumnya: data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana terungkapnya, serta upaya penanganan dan pemulihan oleh pengendali. Penerimanya berbeda dari OJK, dan laporan ke OJK tidak menggantikan pemberitahuan ini. Lembaga PDP sendiri belum terbentuk dan Komdigi menjalankan fungsi pengawasan sementara, jadi pastikan saluran pemberitahuan yang berlaku saat ini sebelum insiden terjadi, bukan saat jam sudah berjalan. Kewajiban vendor yang memproses data untuk Anda kami bahas di kewajiban vendor dan DPA di bawah UU PDP.

Keputusan apakah suatu insiden merupakan kegagalan pelindungan data pribadi sebaiknya punya pemilik yang jelas di prosedur, biasanya pejabat pelindungan data bersama kepala keamanan informasi. Tanpa itu, keputusan tertunda karena masing-masing menunggu yang lain, dan tenggat 3x24 jam habis di tengah rapat.

Format notifikasi dan laporan insiden

Untuk bank umum, sejak 1 Maret 2026 format laporan dan notifikasi dalam penyelenggaraan TI ada di Lampiran III PADK 1/2026, peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK yang menggantikan SEOJK 21/SEOJK.03/2017. Tata cara penyampaian laporannya ada di Lampiran II. Pasal 62 POJK 11/2022 tetap menjadi dasar bahwa laporan disampaikan secara daring lewat sistem pelaporan OJK.

Untuk BPR dan BPRS, Pasal 48 POJK 34/2025 menyerahkan tata cara dan format laporan kepada OJK, dan ketentuan pelaksana POJK 34/2025 ada di PADK 43/PADK.03/2025. Satu hal berlaku untuk keduanya: notifikasi awal cukup berisi informasi awal yang tersedia, jadi jangan menunda notifikasi demi menunggu analisis akar masalah. Yang terlambat bukan notifikasi yang belum lengkap, melainkan notifikasi yang belum dikirim.

Laporan pengujian keamanan siber: jalur yang berbeda

POJK 11/2022 menyebut muatan minimum laporan, dan SEOJK 29/2022 menetapkan formatnya di Lampiran VI. Untuk laporan hasil pengujian keamanan siber berbasis skenario, Pasal 25 ayat (4) menetapkan tiga hal: ringkasan pelaksanaan pengujian, pelajaran terpetik atau hasil observasi dari hasil pengujian, dan rencana atau perbaikan yang telah dilakukan. Formatnya mengikuti Lampiran VI SEOJK 29/2022, dan penyampaiannya secara daring lewat sistem pelaporan OJK sesuai Pasal 62 ayat (1).

Tiga butir itu lebih sedikit daripada yang dibayangkan banyak orang, dan itu bukan berarti laporan tipis sudah cukup. Muatan minimum adalah batas bawah kepatuhan, bukan ukuran laporan yang berguna.

Dua jenis pengujian, dua jalur pelaporan

Pasal 23 mewajibkan dua bentuk pengujian, berdasarkan analisis kerentanan dan berdasarkan skenario, dan keduanya dilaporkan dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini sering menjadi sumber kebingungan.

Untuk pengujian berbasis analisis kerentanan, yang mencakup penetration test, Pasal 24 ayat (1) mewajibkan pelaksanaan secara berkala tanpa menyebut angka, dan ayat (2) mewajibkan hasilnya disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI bank. Tenggatnya ada di SEOJK 29/2022 romawi VII angka 4 huruf b: paling lama 15 hari kerja setelah akhir tahun pelaporan. Yang disampaikan adalah kompilasi, bukan laporan per pengujian. Contoh yang diberikan SEOJK sendiri memperjelasnya: bank yang menjalankan penetration test pada Maret, Juli, dan November 2022 menyampaikan kompilasinya paling lambat 20 Januari 2023.

Untuk pengujian berbasis skenario, Pasal 25 ayat (1) menetapkan minimal satu kali dalam satu tahun, dan ayat (3) memberi tenggat sendiri: laporan hasilnya disampaikan kepada OJK paling lama 10 hari kerja setelah pengujian keamanan siber selesai dilaksanakan. Kapan pengujian dianggap selesai tidak diserahkan pada tafsir. SEOJK 29/2022 romawi VII angka 4 huruf b mendefinisikannya: pengujian dianggap selesai dilaksanakan pada saat laporan hasil pengujian selesai disusun. Jadi hitungannya mulai dari selesainya penyusunan laporan, bukan dari hari terakhir aktivitas pengujian, dan contoh SEOJK menunjukkannya: pengujian pada 3 November 2023 yang laporannya selesai disusun 14 November 2023 harus disampaikan paling lambat 28 November 2023.

Yang wajib dicakup pengujian berbasis skenario

Sebelum bicara laporan, Pasal 25 ayat (2) menetapkan cakupan pengujiannya sendiri, paling sedikit empat hal: penetapan tujuan, cakupan, dan skenario pengujian; pelaksanaan pengujian; evaluasi hasil pengujian; dan penilaian terhadap efektivitas upaya mitigasi, respon, dan tindakan pemulihan bank terhadap serangan siber.

Butir keempat itu yang paling sering terlewat. Pengujian yang hanya menghasilkan daftar kerentanan belum memenuhi ayat ini, karena yang diminta adalah penilaian atas seberapa efektif bank menanggulangi dan memulihkan diri. Itu berarti pengujian berbasis skenario lebih dekat ke latihan tanggap insiden daripada ke pemindaian teknis, dan tim tanggap insiden bank harus benar-benar dilibatkan.

Format laporan pengujian ada di Lampiran VI SEOJK 29/2022

POJK 11/2022 hanya menyebut muatan minimum, sehingga mudah menyimpulkan tidak ada format resmi. Kesimpulan itu salah. SEOJK 29/2022 romawi VII angka 4 huruf b mewajibkan hasil pengujian berbasis skenario disampaikan sesuai format dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran itu.

Lampiran VI berbentuk tabel dengan judul "Laporan Hasil Pengujian Keamanan Siber Berdasarkan Skenario", diisi per pengujian, dengan kolom nama bank dan tahun di atasnya. Kolomnya adalah tujuan pengujian, jenis pengujian, ruang lingkup pengujian, tanggal pengujian dimulai, tanggal pengujian selesai, pihak yang terlibat, hasil pengujian, perbaikan yang dilakukan, dan rencana tindak lanjut.

Dua catatan kaki di lampiran itu layak dibaca. Kolom pihak yang terlibat secara eksplisit mencakup pihak penyedia jasa TI atau pihak ketiga yang dipakai bank untuk melakukan pengujian, jadi formulirnya sendiri mengandaikan penguji pihak ketiga sebagai hal yang wajar. Dan kolom perbaikan yang dilakukan diisi bila bank sudah memperbaiki, sedangkan rencana tindak lanjut diisi bila belum, sehingga keduanya tidak dimaksudkan diisi bersamaan.

Untuk penyampaiannya, Pasal 62 ayat (3) POJK 11/2022 menyerahkan tata cara pelaporan daring kepada ketentuan OJK mengenai pelaporan bank melalui sistem pelaporan OJK. Jadi Lampiran VI mengatur isi dan bentuk laporannya, sementara ketentuan pelaporan itu mengatur mekanisme pengirimannya.

Dalam praktik, kekurangan yang paling sering kami temukan bukan pada format, melainkan pada butir ketiga Pasal 25 ayat (4). Laporan menyebut rencana perbaikan tanpa penanggung jawab dan tanpa tanggal, atau menyebut perbaikan yang telah dilakukan tanpa bukti retest. Keduanya lolos secara formal dan sulit dipertahankan saat pemeriksaan.

Sanksi keterlambatan dan laporan tidak lengkap

Pasal 27 mengatur sanksi untuk kegagalan menguji: teguran tertulis lebih dulu, lalu larangan menerbitkan produk bank baru, pembekuan kegiatan usaha tertentu, atau penurunan penilaian faktor tata kelola bila ketentuannya tetap tidak dipenuhi. Untuk pelaporan, Pasal 63 menetapkan pola yang sama bagi bank yang terlambat menyampaikan notifikasi awal insiden TI. Untuk BPR, POJK 34/2025 Pasal 49 ayat (3) mengenakan teguran tertulis atas notifikasi awal yang terlambat, dan ayat (4) menambah penghentian sementara sebagian kegiatan operasional, larangan ekspansi kegiatan usaha, atau penurunan tingkat kesehatan bila setelah teguran ketentuannya tetap tidak dipenuhi. Pasal 62 ayat (2) menyatakan pelanggaran terkait penyampaian laporan dikenai sanksi administratif, dan Pasal 64 mengatur bank yang menyampaikan laporan secara tidak lengkap dikenai sanksi administratif atas kesalahan informasi sesuai ketentuan pelaporan bank. Tidak ada denda dalam pasal-pasal itu.

Untuk gambaran kewajiban pengujian secara keseluruhan dan siapa yang boleh menjalankannya, lihat siapa yang boleh melakukan pentest bank dan kepatuhan keamanan siber bank umum.

Referensi

  1. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Database Peraturan BPK RI. Pasal 23 sampai 27 mengatur pengujian dan sanksinya, Pasal 60 mengatur laporan insidentil, dan Pasal 62 sampai 64 mengatur penyampaian laporan serta sanksinya.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Database Peraturan BPK RI, Pasal 46 dan penjelasannya untuk pemberitahuan dan definisi kegagalan pelindungan data pribadi.
  3. Hukumonline, Tanggung jawab pemerintah atas kebocoran data pribadi, dimutakhirkan 5 Oktober 2026, untuk ringkasan PP 33/2026 Pasal 114 ayat (2).
  4. SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, OJK (naskah lengkap). Romawi VII angka 4 mengatur tenggat penyampaian kedua jenis hasil pengujian dan definisi selesainya pengujian, angka 5 mengatur pelaksana pengujian, dan Lampiran VI memuat format laporannya.
  5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber, Bank Indonesia, Pasal 40 untuk tenggat notifikasi insiden siber.
  6. Peraturan OJK Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPR Syariah, OJK. Pasal 46 mengatur notifikasi dan laporan insiden TI, Pasal 47 dan 48 penyampaiannya, Pasal 49 sanksinya.
  7. PADK OJK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, OJK. Lampiran II memuat tata cara penyampaian laporan, Lampiran III format laporan dan notifikasi.
WhatsApp