Sanksi UU PDP untuk perusahaan: administratif dan pidana

Banyak perusahaan Indonesia masih menganggap UU PDP sebagai regulasi yang "nanti saja" atau "belum ada yang kena sanksi." Keduanya kini sudah salah. Masa transisi berakhir Oktober 2024, penegakan sedang dibangun, dan sanksinya dirancang untuk terasa nyata, bukan sekadar simbolis.

Halaman ini merinci sanksi yang bisa dikenakan, bagaimana cara perhitungannya, dan apa saja biaya tidak langsung yang sering diabaikan dalam kalkulasi risiko.

Struktur sanksi UU PDP

UU PDP mengenal tiga kategori sanksi: administratif, perdata, dan pidana. Ketiganya dapat berlaku bersamaan untuk satu insiden.

Bagaimana denda administratif dihitung

Pasal 57 ayat (3) menetapkan denda administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Frasa terakhir itu yang paling sering terlewat. Batas 2 persen melekat pada pendapatan yang berkaitan dengan kegiatan pemrosesan yang melanggar, bukan pada keseluruhan omzet perusahaan. Perusahaan dengan banyak lini bisnis karena itu tidak otomatis menghadapi 2 persen dari total pendapatan konsolidasinya, dan angka rupiah yang dihitung dari pendapatan perusahaan secara keseluruhan akan melebih-lebihkan eksposur yang sebenarnya.

Cara mengukur variabel pelanggaran belum ditetapkan. Aturan pelaksana yang merinci metode perhitungannya belum terbit, Lembaga Pelindungan Data Pribadi masih dalam proses pembentukan, dan sampai tulisan ini dimutakhirkan belum ada laporan denda administratif UU PDP yang benar-benar dijatuhkan. Karena itu setiap angka rupiah yang beredar sebagai "denda maksimum UU PDP" adalah estimasi, bukan hasil penerapan aturan.

Yang sudah pasti adalah bentuk dan urutan sanksinya. Denda bukan langkah pertama. Pasal 57 ayat (2) menyusun sanksi secara bertingkat, dimulai dari peringatan tertulis, lalu penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, baru denda administratif. Angka 2 persen juga merupakan batas atas, bukan tarif flat, sehingga tingkat kesengajaan, dampak kepada subjek data, dan upaya mitigasi tetap menentukan besaran akhirnya.

Biaya tidak langsung yang sering diabaikan

Denda regulasi adalah bagian yang mudah dihitung. Biaya tidak langsung sering kali lebih besar.

Pelanggaran yang paling sering memicu sanksi

Perbandingan risiko: patuh vs tidak patuh

Langkah pertama yang paling praktis

Bagi sebagian besar perusahaan, titik awal yang paling efisien adalah penilaian kesenjangan UU PDP: audit singkat yang mengidentifikasi di mana posisi Anda sekarang terhadap kewajiban utama undang-undang, dan prioritas mana yang harus ditangani terlebih dahulu.

Alpha Code menyediakan asesmen ini sebagai bagian dari layanan DPO-as-a-Service, termasuk laporan prioritas yang dapat langsung digunakan untuk presentasi kepada dewan direksi atau komite audit.